Jambi, 21 Februari 2025, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Dr. Anzu Elvia Zahara, S.E., M.E.Sy, menjadi narasumber dalam sesi materi bertajuk “Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” dalam rangka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi di kampus pascasarjana UIN STS Jambi dan dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari calon advokat dan praktisi hukum.
Dalam paparannya, Dr. Anzu menjelaskan secara rinci mengenai konsep kepailitan dan PKPU dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta relevansinya dalam praktik ekonomi syariah. Beliau menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang proses kepailitan dan mekanisme PKPU sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa utang secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam dunia hukum dan ekonomi, kasus kepailitan dan PKPU sering kali menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur hukum dan implikasi ekonomi dari PKPU sangatlah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat,” ujar Dr. Anzu. dalam sesi diskusi interaktif yang berlangsung setelah pemaparan materi.
Para peserta terlihat antusias dalam sesi tanya jawab, di mana beberapa kasus aktual terkait PKPU dan kepailitan di Indonesia menjadi bahan diskusi yang menarik. Melalui kegiatan ini, diharapkan para calon advokat dan praktisi hukum dapat memperkaya wawasan dan kemampuan dalam menangani kasus-kasus kepailitan dan PKPU di masa depan.
Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada Dr. Anzu Elvia Zahara, S.E., M.E.Sy, atas kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang disampaikan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas dan kompetensi para calon advokat dalam menangani kasus kepailitan dan PKPU akan semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
