Kuliah umum berlangsung dengan antusiasme tinggi dari dosen dan mahasiswa doktoral yang mengikuti pemaparan materi bertajuk kontribusi hukum syariah terhadap hukum nasional dan transformasi fiqh dalam Qanun Aceh.

Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam pemaparannya, Prof. Syahrizal Abbas menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa dan negara hukum memiliki karakter pluralistik, baik dari sisi agama, adat, maupun sistem hukum. Dalam konteks tersebut, hukum nasional dibangun atas landasan Pancasila dan UUD 1945 dengan bahan baku yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.

Beliau menegaskan bahwa hukum syariah memiliki kontribusi penting dalam pembentukan hukum nasional melalui integrasi metodologi ilmu hukum dan ushul fiqh secara multidisipliner. Integrasi ini menjadi jalan menuju pembentukan hukum yang inklusif, moderat, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Pengalaman Aceh dalam Legislasi Syariah

Sebagai daerah dengan keistimewaan dan kekhususan, Aceh memiliki dasar yuridis pelaksanaan syariat Islam melalui UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi aspek akidah, syariah, dan akhlak yang diatur melalui Qanun Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Qanun Aceh merupakan produk legislasi daerah yang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif Aceh serta memiliki kewenangan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana (jinayah).

Prof. Syahrizal menambahkan bahwa proses legislasi (taqnin) hukum syariah di Aceh dilakukan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Materi hukum yang digunakan bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama, putusan peradilan syariah, hingga hukum adat masyarakat Aceh.

Transformasi Fiqh dalam Qanun Aceh

Dalam sesi berikutnya, beliau memaparkan proses transformasi norma fiqh menjadi hukum positif melalui metode istinbath dan pendekatan multidisipliner. Proses ini melibatkan penalaran bahasa, kajian sejarah sosial hukum, analisis kemaslahatan, hingga teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

Transformasi tersebut menjadikan hukum syariah di Aceh sebagai bagian dari hukum positif nasional yang berlaku secara khusus di wilayah Aceh dan berkontribusi pada pengembangan hukum nasional.

Peran Pascasarjana dalam Riset Hukum Syariah

Menutup kuliah umum, Prof. Syahrizal Abbas menekankan pentingnya peran program magister dan doktor dalam pengembangan riset integratif, penyusunan naskah akademik, serta diseminasi hasil penelitian untuk mendukung pembentukan kebijakan hukum nasional dan daerah.

Kuliah umum ini diharapkan mampu memperkuat wawasan mahasiswa doktoral dalam mengembangkan riset hukum Islam yang integratif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum nasional.

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi kembali menggelar kegiatan akademik strategis melalui kuliah umum Program Studi Doktor Ilmu Syariah bertema “Epistemologi Hukum Islam: Membangun Paradigma Riset Multidisipliner.” Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) bersama Pascasarjana UIN Ar-Raniry Aceh sebagai langkah penguatan kolaborasi akademik dan riset antar perguruan tinggi keislaman.

Kegiatan yang dihadiri pimpinan, dosen, mahasiswa doktoral, serta tamu undangan ini menjadi momentum penting dalam memperluas jejaring keilmuan sekaligus memperkuat arah pengembangan riset hukum Islam berbasis pendekatan multidisipliner.

Dalam sambutannya, Direktur Pascasarjana menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh narasumber dan tamu undangan, khususnya rombongan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Aceh.

“Kami mengucapkan selamat datang di Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus energi baru untuk memperkuat kolaborasi akademik dan riset di bidang keilmuan Islam.”

Direktur juga memaparkan perkembangan Pascasarjana yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini Pascasarjana telah memiliki 11 program studi, terdiri dari 7 program studi lama dan 4 program studi baru, dengan 6 program studi telah meraih akreditasi unggul. Capaian ini menjadi bukti komitmen institusi dalam meningkatkan mutu akademik, riset, dan kontribusi keilmuan di tingkat nasional maupun internasional.

Beliau menegaskan bahwa kuliah umum bertema epistemologi hukum Islam sangat relevan dengan kebutuhan riset kontemporer.

“Pengembangan hukum Islam hari ini tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan paradigma riset multidisipliner yang mampu mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, teknologi, dan kemanusiaan agar hukum Islam tetap kontekstual dan solutif.”

Penandatanganan MoA antara kedua Pascasarjana menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Direktur Pascasarjana menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari kerja sama tersebut.

“MoA ini bukan sekadar dokumen seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam program konkret seperti kolaborasi riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, joint conference, publikasi ilmiah bersama, serta pengembangan kurikulum berbasis kolaboratif.”

Beliau berharap kerja sama ini mampu menciptakan ekosistem akademik yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Pascasarjana sebagai pusat kajian keislaman yang unggul dan berdaya saing global.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi akademik yang berlangsung interaktif dan penuh antusiasme, menandai komitmen bersama dalam membangun paradigma riset hukum Islam yang integratif, kolaboratif, dan relevan dengan tantangan zaman.